5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat telah menyelesaikan penarikan penuh pasukannya dari fasilitas militer di wilayah federal Irak pada Minggu (18/1).
Kementerian Pertahanan Irak mengatakan kontingen terakhir militer AS telah meninggalkan Pangkalan Udara Al-Asad di Provinsi Anbar Irak Barat, setelah bermarkas di sana selama lebih dari dua dekade.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Militer AS telah mengurangi jumlah personelnya selama beberapa tahun, setelah pemerintah Irak menyerukan hal itu pada 2023 lalu.
Koalisi pimpinan AS untuk memerangi ISIS juga menarik diri dari markas Komando Operasi Gabungan, sehingga instalasi tersebut kini berada di bawah kendali penuh pasukan keamanan Irak.
Dilansir CNN, kehadiran militer AS di Irak meningkat secara signifikan sejak invasi pada 2003 lalu. Pada puncaknya, AS menempatkan sebanyak 170 ribu tentara di Irak.
Pada 2011, mantan Presiden Barack Obama sempat menarik pasukan AS dari negara tersebut. Kemudian pada 2014 atas permintaan pemerintah Irak, sekitar 5.000 tentara kembali dikerahkan untuk membantu memerangi ISIS.
Sejak Desember 2021, ketika militer AS mengumumkan berakhirnya peran tempurnya di negara tersebut, AS hanya menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak dalam kapasitas memberi nasihat dan bantuan.
Penarikan pasukan ini terjadi di tengah ketegangan regional antara AS dan Iran, saat Presiden Donald Trump mempertimbangkan serangan ke Iran sebagai buntut demonstrasi mematikan sejak akhir Desember lalu.
Pasukan AS yang ditempatkan di Pangkalan Al-Asad telah diserang berkali-kali selama bertahun-tahun oleh Iran, dan kelompok-kelompok yang didukung Iran.
Pada Januari 2020 lalu, Iran meluncurkan serangan rudal balistik terhadap pasukan AS di Al-Asad sebagai balasan atas serangan drone di Baghdad, yang menewaskan komandan militer Iran Qasem Soleimani.
Saat ini, pasukan AS masih berada di Pangkalan Udara Harir di Provinsi Erbil, yang terletak di wilayah Kurdistan.
Pemerintah Irak tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah Kurdi di Irak utara, karena merupakan entitas federal otonom dengan pemerintahan, parlemen, dan pasukan keamanannya sendiri yang diakui oleh konstitusi Irak.
(dna)
