4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan pekerja propaganda Israel menggugat Direktorat Diplomasi Publik Nasional, menuntut jutaan shekel atas pekerjaan yang belum dibayar sejak Oktober 2023.
Lembaga itu dikenal sebagai Ibrani Hasbara, digugat oleh sejumlah perusahaan dan kontraktor yang memberikan layanan pada bulan-bulan pertama perang Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedikitnya dua perusahaan swasta yang menyediakan studio bagi para pemimpin Israel serta mendanai aktivitas kampanye di Eropa menuntut total dua juta shekel (sekitar Rp10,8 miliar).
Salah satu perusahaan yang menyediakan studio untuk wawancara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menuntut lebih dari setengah juta shekel (sekitar Rp2,7 miliar) atas pekerjaan yang belum dibayar.
Perusahaan lain bernama Intellect menuntut lebih dari 1,5 juta shekel (sekitar Rp8,2 miliar) dari kantor PM Israel, yang mengawasi direktorat Hasbara.
Menurut laporan Calcalist, puluhan aktivis Hasbara independen dan kontraktor direkrut setelah 7 Oktober karena direktorat tersebut kekurangan staf.
Sebagian aktivis dan influencer tidak dipekerjakan secara resmi oleh negara, melainkan melalui kontraktor swasta.
"Dengan demikian, perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri," tulis laporan itu, dikutip Middle East Eye.
Kantor PM Israel menyatakan terdapat "ketidakteraturan dalam praktik kontrak di direktorat diplomasi publik."
Namun kantor tersebut tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses hukum sedang berlangsung.
Sejak Oktober 2023, kampanye Hasbara juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian diaspora Israel yang mengalokasikan dana besar untuk menyebarkan narasi pemerintah Israel terkait perang di Gaza.
Pada September tahun lalu, pemerintah Israel menyetujui tambahan anggaran sebesar 150 juta shekel (sekitar Rp816 miliar) untuk upaya Hasbara di Kemlu.
Tambahan itu menambah anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel (sekitar Rp2,8 triliun). Pendanaan tambahan itu diambil dari anggaran pendidikan tinggi.
Pada bulan yang sama, Kemlu yang dipimpin Gideon Saar membentuk direktorat diplomasi publik baru yang diharapkan mempekerjakan blogger dan influencer media sosial, karena upaya Hasbara dinilai tidak efektif.
Pada Juni 2024, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye Hasbara yang menargetkan sejumlah kampus di Amerika Serikat.
Setahun kemudian, pada Mei 2025, kementerian yang dipimpin Chikli menawarkan hingga satu juta shekel (sekitar Rp5,4 miliar) kepada pemerintah kota permukiman untuk menjalankan kampanye Hasbara di Israel maupun di luar negeri.
(rrnp/bac)
