5 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Salah satu poin dalam perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat yang sudah ditandatangani pada Rabu (17/6) adalah Iran setuju untuk mengurangi kadar uranium mereka yang sudah diperkaya (enriched uranium).
Dalam salah satu poin yang disepakati tertulis, Iran tak akan memperoleh dan mengembangkan senjata nuklir. Penekenan MoU dilakukan secara digital oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Trump menekennya di sela-sela pertemuan puncak G7 di Prancis.
Menurut salah satu pejabat, persetujuan itu mencerminkan kemenangan besar bagi Washington. Persoalan uranium Iran yang telah diperkaya memang menjadi salah satu isu alot dalam perundingan AS-Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fakta bahwa mereka mengalah adalah kemenangan yang sangat-sangat besar bagi Amerika Serikat," kata pejabat tersebut dalam percakapan telepon dengan wartawan.
Bagaimana nuklir Iran?
Isu nuklir adalah yang paling alot dalam pembicaraan damai kedua negara. Menurut laporan The Wall Street Journal, Iran kemungkinan mengusulkan agar sebagian uranium yang sangat diperkaya akan diencerkan, dan sisanya dipindahkan ke negara ketiga.
Dalam liputannya, The Guardian menjelaskan, proses pengayaan uranium untuk membuat energi nuklir sipil dan bom nuklir pada dasarnya sama.
Secara umum diterima bahwa uranium yang diperkaya hingga 3,67 persen sudah cukup untuk energi nuklir sipil, sedangkan tingkat kemurnian 90% diperlukan untuk senjata nuklir. Setelah tingkat kemurnian mencapai 60 persen, seperti dalam kasus Iran, proses untuk mencapai 90 persen tidaklah lama.
Iran, tentu saja, berpendapat bahwa tidak ada misteri mengapa mereka memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian yang tinggi ini. Hal itu merupakan bagian dari respons eskalasi yang jelas dan terencana terhadap tindakan Donald Trump yang secara sepihak menarik AS keluar dari perjanjian nuklir (JCPOA) pada tahun 2018, sebuah tindakan yang telah merampas keringanan sanksi yang telah dinegosiasikan Iran.
Lebih jauh lagi, Trump, dengan memberlakukan sanksi sekunder, membuat Eropa tidak mungkin berdagang dengan Iran, yang merupakan manfaat kedua yang direncanakan dari JCPOA.
Iran yang menganggap kepemilikan nuklir adalah harga mati, sudah berlangsung sejak awal revolusi. Pada Oktober 1978, dua pemimpin oposisi Iran terhadap Shah Iran yang didukung Inggris bertemu di pinggiran kota Paris, Neauphle-le-Château, untuk merencanakan tahap akhir revolusi, sebuah revolusi yang setelah 46 tahun yang penuh peristiwa dan seringkali brutal, kini mungkin akan segera berakhir.
Kedua pria itu memiliki sedikit kesamaan selain kewarganegaraan, usia, dan tekad mereka untuk menggulingkan shah dari kekuasaan.
Karim Sanjabi, pemimpin Front Nasional liberal sekuler, adalah mantan profesor hukum lulusan Sorbonne. Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah tokoh Syiah terkemuka yang menentang monarki Iran sejak tahun 1960-an. Keduanya berusia 70-an pada saat itu.
Sanjabi tiba di Paris dengan draf deklarasi tujuan revolusi yang akan dipimpin oleh kedua pria tersebut.
Dokumen itu menyatakan bahwa revolusi akan didasarkan pada dua prinsip: demokratis dan Islami. Namun, Sanjabi kemudian mengingatkan para sejarawan bahwa pada pertemuan di Paris, Khomeini menambahkan prinsip ketiga pada deklarasi tersebut dengan tulisan tangannya sendiri - kemerdekaan.
Sebuah uraian baru yang persuasif oleh penulis Vali Nasr, berjudul "Strategi Besar Iran", membantu mengungkap kunci pertanyaan itu dengan menempatkan jawabannya dalam eksploitasi kolonial Iran dan pencariannya akan kemerdekaan.
Dia menulis: "Sebelum revolusi itu sendiri, sebelum krisis sandera atau sanksi AS, sebelum perang Iran-Irak atau upaya untuk mengekspor revolusi, serta warisan buruk dari konfrontasi Iran dengan Barat, calon pemimpin dan pembimbing agama tertinggi Iran menghargai kemerdekaan dari pengaruh asing sebagai sesuatu yang setara dengan prinsip-prinsip Islam yang dijunjung tinggi dalam negara".
Khamenei memang pernah ditanya apa manfaat revolusi tersebut, dan beliau menjawab, "Sekarang semua keputusan dibuat di Teheran".
Nasr berpendapat bahwa meskipun banyak cita-cita luhur revolusi seperti demokrasi dan Islam telah terkikis atau terdistorsi, prinsip kemerdekaan Iran tetap bertahan.
Ia berpendapat bahwa pencarian kedaulatan muncul dari sejarah Iran yang kelam. Pada abad ke-19, Iran terjepit di antara kekuatan imperialis Inggris dan Rusia. Pada abad ke-20, sumber daya minyaknya dieksploitasi oleh perusahaan minyak Inggris.
Dua kali para pemimpinnya, pada tahun 1941 dan 1953, dicopot dari jabatannya oleh Inggris dan Amerika. Perdana menteri yang populer, Mohammad Mosaddegh, dicopot dalam kudeta yang direkayasa CIA pada tahun 1953 karena tuntutannya untuk mengendalikan sumber daya minyak Iran.
Tidak ada peristiwa dalam sejarah Iran kontemporer yang lebih membekas daripada penggulingan Mosaddegh. Bagi Khomeini, hal itu menegaskan bahwa Iran masih belum mengendalikan nasibnya sendiri, atau sumber daya energinya.
Hashemi Rafsanjani, ketua parlemen Iran selama perang 1980-1988 dan kemudian presiden dari tahun 1989 hingga 1997, berulang kali menyerukan kepada para ilmuwan nuklir Iran untuk kembali ke tanah air dan membangun program tersebut.
Pada tahun 1988 ia berkata: "Jika Anda tidak mengabdi kepada Iran, kepada siapa Anda akan mengabdi?" Tiba-tiba program nuklir Iran bergeser dari simbol modernisme Barat menjadi sumber kebanggaan patriotik.
Nah, apakah setelah penandatanganan perjanjian menghentikan perang ini diteken, Iran benar-benar akan menghapus program senjata nuklirnya? Berdasarkan salah satu isi MoU, ada waktu 60 hari untuk membicarakannya.
(imf/bac)
Add
as a preferred source on Google
