1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga Islandia menolak rencana untuk membuka kembali pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa.
Pada pukul 9.30 waktu setempat, Minggu, hasil referendum resmi menunjukkan 52,8 persen pemilih memilih menolak, sedangkan 47,2 persen mendukung pembicaraan baru dengan Brussels.
Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi pemerintah Islandia yang menjadikan referendum sebagai agenda utama pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suasana berbeda terlihat di kubu "Tidak" Uni Eropa saat malam pemilihan. Para pendukung kubu tersebut yakin akan memenangkan referendum bahkan sebelum hasil pertama diumumkan.
"Kita akan menang," kata salah satu Manajer kubu "Tidak" Islandia, Salma Björk Önnudóttir.
Keyakinan tersebut akhirnya terbukti. Saat hasil sementara diumumkan, para pendukung kubu itu bersorak dan merayakan kemenangan.
Tingkat partisipasi pemilih juga tergolong tinggi. Jumlah warga yang memberikan suara bahkan lebih banyak dibandingkan pemilihan parlemen sebelumnya.
"Sungguh menyenangkan melihat begitu banyak orang terlibat aktif dalam debat ini," kata Perdana Menteri Islandia Kristrun Mjöll Frostadóttir.
"Hal ini telah mengangkat percakapan tentang Uni Eropa dan posisi Islandia di dunia ke tingkat yang baru," ujarnya.
Namun, hasil referendum menunjukkan bahwa strategi pemerintah belum berhasil. Pemerintah sebelumnya berharap referendum awal dapat lebih mudah mendapatkan dukungan sebelum pembicaraan keanggotaan dilanjutkan.
Skeptisisme terhadap Uni Eropa menjadi salah satu alasan utama warga memilih "Tidak". Sejumlah pemilih menilai masih terlalu banyak ketidakpastian mengenai dampak keanggotaan Islandia terhadap negara mereka.
"Terlalu banyak tanda tanya. Saya tidak percaya," kata seorang pemilih yang menolak Uni Eropa.
Kubu "Tidak" juga berhasil mengangkat isu yang berkaitan erat dengan identitas nasional Islandia. Mereka menekankan pentingnya kedaulatan negara dan perlindungan sektor perikanan.
Kubu "Tidak" memperingatkan bahwa bergabung dengan Uni Eropa dapat membuat Islandia kehilangan sebagian kendali atas kuota penangkapan ikan. Mereka juga memperingatkan bahwa perusahaan asing dapat memperoleh akses lebih besar ke perairan Islandia.
Hallgrímur Oddsson, pendiri lembaga kajian Eropa Evrópustraumar, mengatakan isu perikanan menjadi faktor utama di balik penolakan warga.
"Bagi kubu yang menolak, semuanya bermuara pada satu isu," kata Oddsson, dikutip dari Politico.
"Perikanan Islandia, dan bagaimana perikanan tersebut akan sesuai dengan Kebijakan Perikanan Bersama, di mana keputusan diambil bersama dengan 27 negara lainnya," ujarnya.
Sementara itu, kubu "Ya" berusaha meyakinkan warga bahwa Islandia sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan Uni Eropa melalui Kawasan Ekonomi Eropa (EEA).
Pendukung keanggotaan juga mengatakan Islandia telah menerapkan banyak aturan Uni Eropa tanpa memiliki hak untuk ikut menentukan aturan tersebut. Mereka juga berpendapat penggunaan euro dapat membantu menekan biaya hidup yang tinggi di Islandia.
Namun, argumen tersebut tidak cukup untuk mengubah pilihan mayoritas pemilih.
Penolakan juga terlihat kuat di wilayah pedesaan. Di wilayah barat laut yang banyak bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, hampir 63 persen pemilih menolak pembicaraan baru dengan Uni Eropa.
Sebaliknya, hanya dua daerah pemilihan di Reykjavík yang memberikan mayoritas suara untuk kubu "Ya". Dukungan di dua wilayah tersebut juga lebih tipis dari perkiraan pendukung keanggotaan.
Pemilih muda yang sebelumnya cenderung mendukung pembicaraan dengan Uni Eropa juga dilaporkan mengalami perubahan sikap.
Pada Juni, hampir dua pertiga pemilih berusia 18 hingga 29 tahun mengatakan kemungkinan memilih "Ya". Namun, angka tersebut turun menjadi sekitar 40 persen pada akhir Agustus.
Maximilian Conrad, ilmuwan politik dan ahli Uni Eropa di Universitas Islandia, mengatakan kubu "Tidak" berhasil membingkai referendum sebagai persoalan keanggotaan Uni Eropa.
"Pihak yang menolak (Uni Eropa) memasarkan referendum seolah-olah itu sudah tentang keanggotaan itu sendiri, bukan tentang melanjutkan negosiasi," kata Conrad.
Hasil referendum tersebut juga menjadi kabar buruk bagi Brussels.
Uni Eropa berharap langkah Islandia menuju keanggotaan dapat menunjukkan persatuan Eropa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Misalnya, ketegangan antara AS dan Uni Eropa serta kekuatan otoriter Rusia dan China.
Keanggotaan Islandia juga dinilai dapat memperkuat posisi Uni Eropa di kawasan Arktik dan memberikan momentum bagi proses integrasi negara kandidat lainnya.
Namun, peluang tersebut kini kembali menjauh. Pertanyaan mengenai keanggotaan Islandia kemungkinan besar tidak akan kembali menjadi agenda utama dalam waktu dekat.
"Satu-satunya hal yang dapat mengubah itu mungkin adalah guncangan eksternal, misalnya, perubahan dalam perjanjian EEA," kata Oddsson.
"Tapi itu hanya spekulasi belaka," ujarnya.
Meski menolak membuka kembali pembicaraan keanggotaan, Islandia diperkirakan tetap mempertahankan hubungan erat dengan Uni Eropa.
Pemerintah Islandia sebelumnya telah memberi sinyal akan memperdalam kerja sama dengan Brussels melalui jalur lain jika hasil referendum berakhir "Tidak".
(mge/bac)
