8 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi Kebebasan Beragama Gedung Putih, Carrie Prejean Boller dicopot jabatannya setelah mempertanyakan sikap menolak paham zionisme seharusnya tidak disamakan dengan anti-semitisme.
Wakil Gubernur Texas sekaligus ketua Komisi Kebebasan Beragama Presiden, Dan Patrick, mengumumkan Boller dicopot dari komisi tersebut, pada Rabu (11/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada anggota komisi yang berhak membajak sidang untuk agenda pribadi atau politik. Itulah yang jelas terjadi dalam sidang tentang antisemitisme pada Senin. Ini keputusan saya," tulis Patrick di X, dikutip Middle East Eye.
Komisi Kebebasan Beragama Gedung Putih sendiri merupakan badan penasihat federal yang menelaah ancaman terhadap kebebasan beragama di AS.
Badan tersebut juga memberikan rekomendasi kebijakan terkait perlindungan Amandemen Pertama.
Beberapa jam kemudian, Boller membantah klaim itu melalui pernyataan di platform yang sama.
Ia menegaskan hanya Presiden yang berwenang memberhentikan pejabat yang ditunjuk presiden dari komisi itu.
"Anda tidak menunjuk saya dan tidak memiliki kewenangan mencopot saya. Ini melampaui peran Anda dan membuat saya yakin Anda bertindak sejalan dengan kerangka politik Zionis yang justru membajak sidang, bukan membela kebebasan beragama," tulis Boller.
Ketegangan bermula dalam sidang pada Senin ketika Boller mempertanyakan apakah Zionisme harus disamakan dengan antisemitisme.
"Saya seorang Katolik, dan umat Katolik tidak menganut Zionisme... Jadi apakah semua umat Katolik antisemit menurut Anda?" ujarnya.
Perdebatan kemudian berkembang dalam dialog dengan Yitzchok Frankel, penggugat utama dalam gugatan federal terhadap University of California Los Angeles terkait perkemahan pro-Palestina di kampus.
Boller mempertanyakan apakah warga AS dapat menolak antisemitisme sekaligus mengkritik perang yang dilancarkan Israel di Gaza tanpa dicap anti-Yahudi.
"Apakah seseorang bisa tegas menentang antisemitisme... sekaligus mengecam pembunuhan massal warga Palestina di Gaza atau menolak Zionisme politik," ujar Boller.
Ia juga berpendapat AS tidak boleh menjadikan kesetiaan pada pandangan teologis tertentu tentang Israel sebagai syarat perlindungan kebebasan berpendapat.
Boller juga mengkritik definisi antisemitisme yang dinilai bisa menyamakan kritik terhadap negara dengan kebencian terhadap agama.
Frankel menolak argumen tersebut. Ia menegaskan aksi protes dilindungi hukum, tetapi tidak boleh berubah menjadi intimidasi atau pengucilan terhadap komunitas Yahudi.
Middle East Eye melaporkan rekaman perdebatan itu kini tersebar luas di internet, memicu reaksi keras sekaligus kritik terhadap anggapan penolakan terhadap Zionisme identik dengan antisemitisme.
(rnp/rds)
