1 hour ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Terletak di Pasifik Selatan, penduduknya telah memberikan suara 98,3 persen untuk kemerdekaan.
Maka pada 2030 wilayah ini, yang bernama Bougainville, akan menjadi negara merdeka dari Papua Nugini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara geografis Bougainville akan menjadi tetangga Indonesia. Sebelumnya, wilayah ini bagian dari Papua Nugini.
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, posisi akhir pemerintah otonom adalah bahwa Bougainville harus beralih ke pemerintahan sendiri pada tahun 2027, dan kemudian kemerdekaan pada tahun 2030.
"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan," kata Toroma.
"Ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, pada Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan pada komitmen dan perjanjian yang sungguh-sungguh telah membimbing perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," imbuhnya.
Terletak 1.000 kilometer di sebelah timur ibu kota nasional daratan utama, Port Moresby, Bougainville terdiri dari dua pulau besar, Bougainville (8.646 kilometer persegi) dan Buka (598 kilometer persegi), yang dipisahkan oleh selat sempit, serta banyak pulau kecil lainnya.
Luasnya yang mencapai 9.438 kilometer persegi dan merupakan sekitar dua persen dari luas daratan Papua Nugini.
Secara geografis, budaya, dan linguistik, Bougainville merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Solomon, tetapi menjadi bagian dari Papua Nugini dan bukan koloni Inggris Kepulauan Solomon sebagai "kecelakaan" dari pembuatan peta kolonial akhir abad ke-19, seperti dilaporkan Cultural Survival.
Dengan populasi sekitar 300.000 jiwa yang berbicara 21 bahasa berbeda, 8 sub-bahasa, dan 39 dialek, serta dengan keragaman budaya yang cukup besar baik di dalam maupun antar kelompok bahasa, Bougainville sesuai dengan pola Papua Nugini yang memiliki keragaman budaya dan bahasa yang luar biasa (terdapat lebih dari 800 kelompok bahasa di Papua Nugini).
Berjuang sejak 1960
Perjuangan untuk kemerdekaan telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan negara Republik Solomon Utara yang tidak diakui sempat ada, tetapi diserap ke dalam Papua Nugini ketika negara itu merdeka dari Australia.
Terjadi perang saudara antara tahun 1988 dan 1998, terutama memperebutkan tambang Panguna. Namun perang berhasil diakhiri lewat perjanjian damai yang menghasilkan pembentukan pemerintahan Otonom Bougainville.
Kemudian, pada tahun 2019, referendum kemerdekaan yang tidak mengikat (yang memerlukan ratifikasi oleh pemerintah Papua Nugini) diadakan, dengan 98,3 persen peserta memberikan suara untuk kemerdekaan Bougainville.
(imf/bac)
