14 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali mengklaim serangan terhadap wilayah atau infrastruktur di negara Amerika lain sebagai operasi pemberantasan narkoba.
Misalnya saat militer Amerika Serikat meluncurkan serangkaian serangan udara dan laut terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di kawasan Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Operasi militer agresif ini dimulai sejak September 2025 sebagai bagian dari kampanye besar-besaran AS untuk menekan penyelundupan narkotika ilegal ke wilayah mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada sejumlah besar narkoba. Kami punya rekaman percakapan mereka. Sejumlah besar narkoba masuk ke negara kita untuk membunuh banyak orang Anda lihat, Anda lihat kantong-kantong narkoba di seluruh kapal, dan mereka terkena serangan. Jelas, mereka tidak akan melakukannya lagi. Dan, saya pikir banyak orang lain juga tidak akan melakukannya lagi," kata Trump dalam pidatonya di Ruang Oval tahun 2025 silam.
Pemerintahan Trump juga merilis kartel narkoba sebagai kelompok teroris. Pemerintahan Trump secara resmi mengklasifikasikan kartel-kartel narkoba besar di Amerika Latin sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO).
Status ini memberikan landasan hukum bagi militer AS untuk melakukan operasi khusus, seperti serangan pesawat nirawak (drone), penyerangan kapal-kapal di perairan internasional, hingga serangan darat guna menghancurkan laboratorium narkoba dan menangkap para gembongnya seperti dikutip dari laman Washington of Latin America.
Dalam berbagai kebijakan dan retorika militernya, terutama terhadap negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Meksiko, dan Kolombia, Trump menggunakan narasi pemberantasan narkoba dengan beberapa alasan strategis seperti menjaga keamanan nasional.
Trump mengeklaim bahwa aliran narkoba ilegal dari perbatasan selatan adalah bentuk "invasi" yang mengancam nyawa warga Amerika. Oleh karena itu, ia merasa pemanfaatan kekuatan militer di luar negeri dapat dibenarkan sebagai tindakan pertahanan diri (self-defense) demi keselamatan publik.
Jadi alasan serang negara lain?
Namun ada juga analisis bahwa serangan militer dan penyebutan kartel narkoba itu sebagai alibi untuk menjatuhkan negara lain. Dalam kasus penculikan Presiden Venezuela Nocholas Madura, misalnya, Trump menuding karena Maduro bersekongkol dengan kartel narkoba.
Sebab jika dilakukan di wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah mereka, hal itu akan dianggap sebagai "pelanggaran perdamaian" atau "tindakan agresi" berdasarkan Piagam PBB, atau "serangan bersenjata" berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antar-Amerika.
Di Amerika Latin dan Karibia, di mana sensitivitas tentang intervensi militer AS sangat kuat dan melintasi spektrum politik, hanya sedikit yang akan menganggap klaim "pembelaan diri" meyakinkan, dan hubungan dapat memburuk selama bertahun-tahun.
Namun, norma internasional bukanlah satu-satunya alasan mengapa intervensi militer terhadap kejahatan terorganisir akan menjadi kesalahan besar.
Intervensi tersebut tidak masuk akal baik secara praktis maupun strategis. Masih dari laman Washington of Latin America, tujuan mengirim angkatan bersenjata AS untuk menyerang kelompok kriminal asing, pemimpin kartel, atau target seperti laboratorium narkoba, tidak jelas.
Apakah intervensi tersebut bertujuan untuk mengalahkan "kejahatan terorganisir" di negara target?
Atau apakah tujuannya lebih spesifik untuk mengalahkan kelompok kriminal tertentu yang telah diputuskan oleh pemerintahan Trump untuk ditambahkan ke daftar organisasi terorisnya?
Sekalipun tujuannya adalah untuk melenyapkan kelompok tertentu, hasilnya akan mengecewakan dalam mengatasi kekerasan atau mengurangi perdagangan narkoba ilegal dalam jangka menengah dan panjang.
Siapa pun yang pernah menghabiskan waktu menyelidiki kejahatan terorganisir di Amerika Latin tahu betapa tidak permanen dan mudahnya kelompok dan pemimpin individu digantikan.
Di Meksiko dan tempat lain, operasi militer tanpa persetujuan di wilayah asing akan sangat merusak hubungan bilateral dan regional sehingga pengejaran kepentingan AS lainnya di negara tersebut akan menjadi hampir mustahil.
Keretakan hubungan yang dapat diprediksi dengan Meksiko, misalnya, akan melemahkan atau mengakhiri kerja sama dalam berbagai isu, termasuk strategi yang berpotensi produktif untuk mengatasi kejahatan dan kekerasan.
Kerusakan pada hubungan dan kepentingan AS lainnya akan berlipat ganda jika operasi tersebut menimbulkan apa yang disebut "kerusakan tambahan," seperti hilangnya nyawa warga sipil di negara tersebut. Biaya terhadap kredibilitas AS akan sulit dihitung.
(imf/bac)
Add
as a preferred source on Google
