2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Wilayah Timur Tengah tak pernah sepi dari kabar perang. Terbaru milisi Houthi yang di Yaman berkonflik dengan Arab Saudi.
Houthi adalah milisi bermarkas di Yaman yang didanai dan dilatih oleh Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka adalah sekutu regional Iran yang paling berkomitmen, paling murni secara ideologis, dan paling agresif," kata Michael Knights, kepala peneliti di Horizon Engage yang telah menulis banyak tentang Houthi.
Namun, Houthi bukan satu-satunya. Iran juga membiaya dan melatih milisi di Lebanon yaitu Hizbullah.
Hizbullah menjadi milisi yang terbesar dan berkembang di Timur Tengah. Kelompok ini diinisiasi oleh grup dengan paham Syiah asal Iran dan sudah berada di Lebanon selama 20 tahun.
Sementara di Irak ada Quwwāt al-Ḥashd ash-Shaʿbī atau yang dikenal dengan Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) adalah jaringan paramiliter yang disponsori pemerintah Irak namun punya hubungan erat dengan Iran.
Sementara di Suriah ada Zaynabiyoun Brigade, kelompok milisi Syiah ini ada sejak 2014 dan dilatih langsung oleh pasukan Quds Iran dibawah pasukan Garda Revolusi Iran.
Mengapa Iran bekingi banyak milisi?
Menurut laman Harvard Kennedy School, selama dua dekade Republik Islam Iran mempromosikan kepemimpinannya atas apa yang disebutnya sebagai "poros perlawanan" di seluruh Timur Tengah, menampilkan jaringan ini sebagai front persatuan melawan Israel dan Amerika Serikat di bawah panji dukungan untuk Palestina.
Berdasarkan ideologi "mengekspor revolusi", retorika Iran seputar kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon, Yaman, Irak, Suriah, Gaza, dan wilayah yang lebih luas secara konsisten mengacu pada gagasan "kesatuan front," memproyeksikan citra koordinasi yang mulus dan koherensi strategis.
"Kerangka kerja ini dirancang untuk memposisikan Iran sebagai kekuatan regional dominan yang membentuk dinamika keamanan Timur Tengah," kata Dosen Tamu di Inisiatif Timur Tengah Sekolah Harvard Kennedy Lina Khatib dalam makalahnya di situs tersebut, yang dipublikasikan April lalu.
Namun, kata dia, model proksi Iran ini mengalami degradasi, dengan sebagian besar proksi kehilangan sebagian besar kemampuan militer, politik, dan keuangan mereka.
Kerugian tersebut mencerminkan pergeseran mendasar dalam doktrin strategis Amerika dan Israel.
AS dan Israel tidak lagi memandang penguatan regional Iran sebagai status quo yang dapat ditoleransi. Serangan 7 Oktober mengkristalkan persepsi bahwa kekuatan proksi Iran merupakan ancaman eksistensial regional daripada tantangan keamanan yang dapat dikendalikan.
Sebagian besar negara Teluk secara konsisten memandang Iran dan jaringan proksinya sebagai ancaman keamanan yang serius. Namun, selama lebih dari satu dekade, kebijakan AS memprioritaskan masalah nuklir Iran daripada intervensi regionalnya, yang mendorong negara-negara Teluk untuk mengejar de-eskalasi dengan Teheran sebagai strategi manajemen risiko.
Peristiwa 7 Oktober menunjukkan keterbatasan pendekatan ini, bahwa de-eskalasi tidak membatasi kapasitas Iran untuk menggoyahkan stabilitas.
Dengan berkuasanya pemerintahan Donald Trump, kebijakan AS bergeser untuk lebih selaras dengan penilaian Israel bahwa peran regional Iran harus dihadapi secara langsung, bukan diakomodasi.
(imf/bac)
