14 hours ago
4
CNN Indonesia
Minggu, 16 Mar 2025 14:40 WIB
Prancis mempertimbangkan rencana ingin memobilisasi masyarakat sebagai ancang-ancang menghadapi ancaman agresi Rusia menyusul AS yang tak lagi dapat diandalkan. (Foto: ludovic MARIN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan ia tidak akan menerapkan lagi wajib militer, tetapi ingin memobilisasi masyarakat sebagai ancang-ancang menghadapi ancaman agresi Rusia.
Dalam wawancara dengan surat kabar regional yang direkam pada Jumat dan diterbitkan Sabtu, Macron mengatakan bahwa penerapan kembali wajib militer "bukan opsi yang realistis". Ia menjelaskan bahwa Prancis tidak lagi memiliki "logistik" untuk menerapkan kembali wajib militer, yang telah dihapus pada 2001.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Macron pun mengatakan akan membuat pengumuman seputar rencana mobilisasi masyarakat ini dalam beberapa pekan ke depan.
"Kami akan mencari cara untuk memobilisasi warga sipil," ujar Macron kepada media regional pada Sabtu (15/3).
Ia menambahkan bahwa ia ingin memperkuat "mobilisasi masyarakat dalam menghadapi krisis."
Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, tengah mempertimbangkan untuk mengembalikan wajib militer guna memperkuat pertahanan mereka di tengah ancaman agresi Rusia yang kian meluas.
Kekhawatiran ini muncul setelah Eropa merasa tak lagi dapat mengandalkan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, menyusul Presiden Donald Trump yang semakin terlihat condong ke Rusia.
Kecemasan Eropa terhadap kekuatan NATO juga semakin meningkat setelah Trump menyatakan bahwa Eropa harus menjaga keamanannya sendiri.
Dikutip AFP, sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 61 persen warga Prancis mendukung penerapan kembali bentuk wajib militer tertentu.
Selama kampanye kepresidenannya pada 2017, Macron pernah berjanji akan memperkenalkan wajib militer selama satu bulan, tetapi ide tersebut mendapat respons dingin dari militer.
Macron kini mencari cara untuk mendorong generasi muda Prancis agar bersedia mengabdi.
Pada Januari lalu, ia meminta pemerintah dan militer untuk mengajukan proposal hingga Mei mengenai bagaimana merekrut lebih banyak relawan muda guna "mendukung angkatan bersenjata" jika diperlukan.
Mantan Perdana Menteri Edouard Philippe, dalam wawancara dengan Le Figaro, mengusulkan pembentukan "dinas militer sukarela" yang memungkinkan setidaknya 50.000 pria dan wanita dilatih setiap tahun.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu menyarankan penguatan pasukan cadangan hingga mencapai 100.000 personel.
(tim/rds)
