AS Tetapkan Ikhwanul Muslimin di 3 Negara sebagai Kelompok Teroris

Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat (AS) resmi menetapkan kelompok Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) sebagai organisasi teroris.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan penetapan ini dilakukan sejalan dengan komitmen Presiden Donald Trump untuk menghilangkan kemampuan dan operasi cabang-cabang Ikhwanul Muslimin yang dianggap menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

Sesuai amanat Perintah Eksekutif 14362, AS kini menetapkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, Yordania, dan Mesir sebagai organisasi teroris.

"Kementerian Luar Negeri menetapkan Ikhwanul Muslimin Lebanon sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) dan Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus (SDGT), dan pemimpin kelompok tersebut, Muhammad Fawzi Taqqosh, sebagai SDGT," demikian pernyataan Rubio, seperti dikutip laman resmi Kementerian Luar Negeri AS, Selasa (13/1).

"Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga menetapkan Ikhwanul Muslimin Mesir dan Ikhwanul Muslimin Yordania sebagai SDGT karena memberikan dukungan material kepada Hamas," lanjut Rubio.

Ikhwanul Muslimin Mesir telah merespons penetapan ini. Pelaksana tugas pemimpin umum Ikhwanul Muslimin Mesir, Salah Abdel Haq, mengatakan pihaknya "dengan tegas menolak label ini dan akan menempuh semua jalur hukum untuk menentang keputusan yang merugikan jutaan umat Muslim di seluruh dunia."

"Kami membantah semua tuduhan bahwa Ikhwanul Muslimin Mesir telah mengarahkan, mendanai, memberikan dukungan materiil, atau terlibat dalam terorisme," katanya kepada Al Jazeera.

Penetapan teroris ini sendiri akan melarang anggota kelompok Ikhwanul Muslimin memasuki AS. Penetapan ini juga membuat segala bentuk dukungan kepada kelompok tersebut ilegal. AS telah memberlakukan sanksi ekonomi untuk memutus aliran pendapatan Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin didirikan pada 1928 oleh cendekiawan Muslim Mesir Hassan Al Banna. Kelompok ini punya cabang di seluruh Timur Tengah, meliputi partai politik dan organisasi sosial.

Cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, yang dikenal sebagai Al Jamaa Al Islamiya, memiliki perwakilan di Parlemen Lebanon.

Di Yordania, kelompok ini memenangkan 31 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan umum 2024 lewat sayap politiknya, Front Aksi Islam. Namun, pemerintah Yordania melarang organisasi tersebut tahun lalu karena menuduh mereka terkait dengan rencana sabotase.

Ikhwanul Muslimin Mesir memenangkan satu-satunya pemilihan presiden yang diadakan secara demokratis pada 2012. Tapi, Presiden Mohamed Morsi digulingkan setahun kemudian dalam kudeta militer dan meninggal di penjara pada 2019.

Kairo telah melarang Ikhwanul Muslimin dan menindak besar-besaran para pemimpin dan anggota kelompok tersebut sejak 2013. Organisasi itu pun terpaksa beroperasi sembunyi-sembunyi dan mengasingkan diri.

(blq/dna)