Jakarta, CNN Indonesia --
China resmi memecat eks pejabat intelijen Gao Yichen dari Partai Komunis menyusul tuduhan korupsi, setelah menerima suap dan mencampuri urusan peradilan.
Melansir situs South China Morning Post, berdasarkan pengumuman Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI), pada Selasa (20/1), Gao (75) yang pernah menjabat sebagai wakil menteri Kementerian Keamanan Negara, dinyatakan melakukan "pelanggaran disiplin partai yang serius".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CCDI secara terbuka mengecam Gao karena tetap "mengakumulasi kekayaan secara sembarangan setelah pensiun".
Gao digambarkan sebagai contoh nyata praktik "pensiun tapi tidak berhenti", ketika eks pejabat masih memanfaatkan pengaruhnya demi keuntungan pribadi.
Hasil penyelidikan menyimpulkan Gao telah "kehilangan prinsip dan keyakinan", menunjukkan "rendahnya kesadaran serta penilaian politik".
Gao juga terlibat dalam "kolusi besar" antara pejabat dan pelaku usaha, yang dinilai "merusak secara serius iklim politik".
Menurut CCDI, Gao menyalahgunakan kewenangan untuk membantu pihak lain memperoleh keuntungan, dikutip dari SCMP.
Praktik tersebut mencakup persetujuan IPO, pengalihan hak atas tanah, serta penanganan perkara hukum, disertai penerimaan dana ilegal dalam jumlah besar.
Gao mulai diselidiki pada Juni terkait dugaan pelanggaran berat terhadap disiplin partai dan hukum negara.
CCDI memerintahkan penyitaan seluruh aset yang diperoleh secara ilegal, dan kasusnya kini telah diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan.
Usai pensiun, Gao dilaporkan berupaya membangun citra dermawan dengan mendirikan komite pelestarian budaya di bawah naungan Asosiasi Budaya Yan Huang China.
Sepanjang kariernya, Gao berada di lingkar inti sistem keamanan negara dan pemeliharaan stabilitas. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana bahasa Rusia di Universitas Heilongjiang pada 1972, lalu menjalani karier panjang di luar negeri sebagai koresponden Guangming Daily di Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Gao kemudian menduduki jabatan wakil menteri Kementerian Keamanan Negara. Pada 2005, ia dipercaya sebagai wakil direktur Kantor Kelompok Pimpinan Pusat untuk Pencegahan dan Penanganan Isu Aliran Sesat, yang dikenal sebagai Kantor 610.
Dalam reformasi kelembagaan tahun 2018, kantor tersebut digabungkan ke dalam Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat Partai serta Kementerian Keamanan Publik.
Setelahnya, Gao menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat dan wakil direktur Kantor Pemeliharaan Stabilitas Pusat.
(rnp/bac)

4 hours ago
2

















































