Jokowi Beri Masukan soal Cegah Kepentingan Politik di Danantara

Solo, CNN Indonesia --

Presiden Ketujuh RI Joko Widodo mewanti-wanti Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola oleh profesional yang ahli di bidang investasi.

Jokowi mengatakan keterlibatan profesional dan ahli di BPI menjadi kunci kesuksesan, sekaligus mencegah masuknya kepentingan politik di Danantara. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad di Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

"Pengelolaannya diserahkan kepada profesional-profesional yang memiliki expert (keahlian), yang memiliki jam terbang, yang memiliki track record yang baik," kata Jokowi saat ditanya CNNIndonesia.com mengenai cara mengantisipasi intervensi politik di Danantara.

Badan yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Senin (24/2) kemarin itu bakal mengelola aset-aset negara. Total aset di bawah kelolaan (AUM) Danantara tembus Rp 15.978 triliun.

Terkonsolidasi di bawah kelolaan Danantara, aset negara diharapkan dapat lebih produktif dan mendorong perekonomian di tanah air.

"Kalau saya, saya yang melihat bahwa niat membentuk Danantara ini sangat baik, sangat baik," kata Jokowi.

Namun Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu enggan berkomentar lebih mengenai BPI Danantara.

"Udah, itu aja dari saya mengenai Danantara. Saya ini Bukan Pemerintah," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2). Peresmian dilakukan Prabowo bersama dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. 

Danantara diluncurkan setelah Prabowo meneken Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

UU tersebut mengatur berbagai hal terkait Danantara, termasuk syarat seseorang bisa menjadi direktur atau Direksi Holding Investasi. Salah satu syaratnya adalah bukan berasal dari pengurus atau anggota partai politik.

(wis/syd)

[Gambas:Video CNN]