6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Para mantan pemimpin hingga oposisi Israel kompak menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak layak menjabat menyusul laporan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah memperingatkannya soal serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Surat kabar Haaretz, dalam laporan yang diambil dari buku yang akan segera diterbitkan oleh para reporternya, menyebut Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan sempat berbicara dengan Netanyahu sekitar satu setengah minggu sebelum serangan Hamas itu berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Nahyan memberitahu Netanyahu bahwa Hamas sedang merencanakan operasi besar.
Kantor Netanyahu menyebut laporan surat kabar yang berhaluan kiri tersebut sebagai "kebohongan mutlak" dan membantah bahwa Netanyahu berbicara dengan pemimpin UEA itu pada saat tersebut.
Gadi Eisenkot, mantan komandan militer yang muncul sebagai pesaing utama Netanyahu dalam pemilu mendatang pada 27 Oktober, menuduh sang PM yang telah lama menjabat itu menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan dan menggunakan alasan-alasan "menyedihkan", seperti mengatakan bahwa dirinya tidak dibangunkan cukup cepat pada pagi hari ketika serangan terjadi.
"Netanyahu menerima puluhan peringatan mengenai 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak menjabat," tulis Eisenkot di X.
Sementara itu, eks PM Israel, Naftali Bennett, yang juga mencalonkan diri dalam pemilu mendatang, mengatakan Netanyahu "memikul tanggung jawab pribadi dan langsung" atas kematian pada 7 Oktober, yang merupakan serangan paling mematikan dalam sejarah Israel.
"Netanyahu tidak bisa terus menjabat bahkan satu menit lagi," kata Bennett seperti dikutip AFP.
Haaretz juga melaporkan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar, yang kemudian tewas dalam serangan Israel, telah memperingatkan seorang mantan pejabat Palestina bahwa para militan sedang mempersiapkan "operasi yang mengerikan".
Menurut surat kabar tersebut, mantan pejabat Palestina itu kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada seorang penasihat Emirat, yang meneruskannya kepada pihak UEA. Al Nahyan kemudian menelepon Netanyahu.
UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 sebagai bagian dari Abraham Accords yang dimediasi Amerika Serikat di bawah pemerintahan pertama Presiden Donald Trump.
Netanyahu memandang hubungan erat dengan UEA sebagai salah satu pencapaian pentingnya.
Dengan mengutip sebagian besar sumber anonim, surat kabar Haaretz mengatakan Netanyahu menanggapi peringatan itu dengan tenang.
Selama bertahun-tahun, Netanyahu berupaya mempertahankan status quo dengan Hamas. Kelompok tersebut menerima pendanaan melalui Qatar, dengan asumsi bahwa Hamas lebih berkepentingan mempertahankan eksistensinya daripada terlibat dalam perang besar yang menghancurkan dengan Israel.
(rds)
