4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Parlemen Filipina mempertimbangkan untuk melanjutkan upaya memakzulkan Presiden Ferdinand Marcos Jr (Bongbong) karena sederet tuduhan.
Komite kehakiman DPR pada Selasa (3/2) menggelar sidang untuk menentukan "substansi" melanjutkan pengaduan dan usulan pemakzulan Marcos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemimpin komite kehakiman DPR Gerville Luistro mengatakan anggota akan memutuskan apakah tuduhan pelanggaran yang ditujukan untuk Marcos cukup jadi alat memakzulkan sang presiden.
"Tidak cukup jika seorang pejabat yang bisa dimakzulkan melakukan kesalahan," ungkap Luistro, Reuters.
"Kesalahan itu harus merupakan pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan," imbuh dia.
Komite kehakiman DPR sebelumnya menerima dua pengaduan terpisah terkait Marcos Jr. Beberapa tudingan tersebut di antaranya mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, dan melanggar konstitusi.
Marcos dituduh menyalahgunakan wewenangnya dalam membelanjakan dana publik yang menyebabkan skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir.
Salah satu pengaduan juga menyebut dugaan penggunaan narkoba membuat Marcos tak layak memimpin negara. Ia membantah semua tuduhan tersebut.
"Bahkan sebelumnya, presiden sudah mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apa pun, tidak melanggar hukum, dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan," kata petugas pers kepresidenan Claire Castro pada Senin.
Kembali lagi ke komite, apa pun hasil mereka akan diajukan untuk pemungutan suara di majelis rendah Kongres guna melanjutkan pemakzulan.
DPR harus mengantongi dua pertiga suara untuk bisa memakzulkan Marcos Jr.
Jika pengaduan terhadap Marcos berhasil, ia akan menjadi kepala negara Filipina kedua yang dimakzulkan setelah Joseph Estrada.
Sejauh ini tercatat lima pejabat tinggi Filipina termasuk Wakil Presiden Sara Duterte dimakzulkan. Dari jumlah ini hanya satu, mantan ketua Mahkamah Agung, yang dinyatakan bersalah dan dicopot dari jabatan.
Dalam beberapa tahun terakhir hubungan klan Marcos dan Duterte renggang. Keretakan ini tentu mempengaruhi dinamika politik di Filipina, mengingat mereka orang yang berkuasa di sana.
(isa/rds)
