2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan pemberian ultimatum kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham.
Ia mengancam mencabut dukungan kedaulatan atas Kepulauan Malvinas atau Falkland yang jadi sengketa dengan Argentina jika Inggris tidak segera meningkatkan belanja pertahanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pejabat senior AS mengungkap kepada The Telegraph bahwa Pentagon sedang meninjau komitmen negara-negara sekutu NATO. Tinjauan ini terkait janji alokasi lima persen belanja pertahanan, dengan posisi Inggris mendapat perhatian khusus.
Pemerintahan Trump menilai rencana investasi pertahanan Inggris pada Juni lalu masih belum cukup. Washington kini mencari cara untuk mendorong Perdana Menteri Inggris Andy Burnham meningkatkan investasi militer lebih jauh.
"Saya memperkirakan Inggris akan mendapat perhatian khusus karena negara itu memiliki begitu banyak potensi," ujar pejabat AS tersebut dikutip dari the Independent pada Minggu (30/8).
Pejabat tersebut menilai perubahan sikap AS terhadap klaim Inggris atas Falkland kemungkinan dapat terjadi.
"Saya dapat mengatakan percakapan tersebut berlangsung secara terbuka dan tidak ada opsi yang dikesampingkan dalam hal mendorong pembagian beban seperti yang kami inginkan," ujar sumber tersebut.
Pemerintah Inggris merespons ancaman ini secara tegas. Posisi Inggris mengenai Kepulauan Falkland disebut sudah lama terbentuk dan tidak pernah berubah.
Status Kepulauan Falkland disebut akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris. Penetapan ini diklaim telah sejalan dengan keinginan penduduk setempat.
"Kepulauan tersebut merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris sesuai dengan keinginan penduduk Kepulauan Falkland," ujar seorang Juru Bicara Pemerintah Inggris dikutip dari Sky News.
Ia menyatakan posisi Inggris di NATO sangat krusial dalam memperkuat pertahanan bersama di seluruh Eropa.
"Kami merupakan negara dengan pengeluaran tunai pertahanan terbesar ketiga di NATO dan satu-satunya anggota NATO di Eropa yang berkomitmen menyediakan penangkal nuklirnya bagi aliansi," ujarnya.
Menurut pejabat AS, rencana investasi pertahanan Inggris sejatinya sudah bergerak ke arah yang benar. Meski begitu, langkah tersebut masih belum cukup di tengah besarnya tantangan keamanan global.
"Mengingat besarnya tantangan yang kita dan para sekutu hadapi, kita membutuhkan sekutu seperti Inggris untuk mengambil langkah besar dan mendasar," ujar pejabat tersebut.
Perubahan posisi AS terhadap Kepulauan Falkland sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris. Namun, langkah tersebut selama ini hanya dianggap sebagai skenario hipotetis belaka.
Kepulauan Falkland saat ini dikelola sepenuhnya oleh Inggris. Di sisi lain, wilayah tersebut masih diklaim oleh Argentina, yang presidennya merupakan sekutu dekat Trump.
Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut kemungkinan peninjauan kebijakan AS sebagai omong kosong belaka dan menyamakannya dengan ancaman Trump mencaplok Greenland.
Laksamana Lord West of Spithead turut bersuara soal ini. Ia menilai hilangnya dukungan militer AS tidak akan berdampak secara militer.
"Pengakuan atau tidak adanya pengakuan dari AS tidak membuat kepulauan tersebut menjadi kurang aman," ujar mantan panglima tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu.
Pada April lalu, ancaman serupa dari AS terhadap Inggris pernah dilayangkan. Kala itu, kebocoran surat elektronik internal Pentagon mengindikasikan Negeri Paman Sam dapat meninjau ulang klaim Inggris atas Falkland sebagai bentuk pembalasan atas minimnya dukungan London dalam perang Iran.
(dhz/bac)
