10 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Setelah ramai ingin mencaplok Greenland, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini dilaporkan ingin membeli Pulau Chagos milik Mauritius, yang berada di Samudera Hindia.
Seperti dilaporkan the Guardian, rencana terbaru diajukan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan disampaikan kepada Trump, meskipun diduga bukan pilihan utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa pejabat di pemerintahan Trump khawatir tentang pemberian pulau itu kepada Mauritius, sekutu China, yang dapat membuka kemungkinan spionase."
Berdasarkan proposal yang dilaporkan, pemerintahan Trump akan mengabaikan pejabat Inggris dan membeli pulau tersebut, sehingga mengamankan kendali atas pangkalan militer AS-Inggris di Diego Garcia.
Namun, pulau itu pertama-tama harus dijadikan negara berdaulat, sehingga AS dapat menegosiasikan pembeliannya langsung dengan Mauritius.
Rancangan undang-undang sebelumnya untuk menyerahkan pulau-pulau itu kepada Mauritius ditangguhkan pada bulan April setelah AS menarik dukungannya terhadap kesepakatan tersebut.
Diskusi mengenai kemungkinan pembelian Kepulauan Chagos oleh AS muncul di tengah perang AS-Israel dengan Iran yang telah berlangsung sejak akhir Februari.
Pangkalan Diego Garcia, yang terletak di Samudra Hindia bagian tengah, berjarak sekitar 2.360 mil (3.800 km) dari Iran dan mencakup pangkalan udara yang mampu menangani rudal jarak jauh AS.
Sejak perang di sana dimulai, Iran telah melancarkan beberapa serangan ke pangkalan gabungan tersebut. Salah satu serangan tersebut pada akhir Maret berhasil dipatahkan oleh kapal perang AS.
Pada bulan Maret, Inggris memberi izin kepada AS untuk meluncurkan rudal yang menyerang peluncur rudal Iran dari pangkalan gabungan tersebut seiring berlanjutnya perang.
Sebelumnya, Trump mengecam langkah tersebut sebagai "sangat terlambat" dan berpendapat bahwa pejabat Inggris seharusnya menyetujui keputusan itu lebih awal.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, memperingatkan Keir Starmer bahwa ia "membahayakan nyawa warga Inggris dengan mengizinkan pangkalan-pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran".
Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: "Pemerintah mewarisi situasi di mana kendali Inggris atas pangkalan militer di Diego Garcia terancam dan tindakan diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Inggris dan untuk mencegah musuh kita mendapatkan pijakan di lokasi yang sangat penting secara strategis tersebut."
"Diego Garcia adalah aset militer strategis utama bagi Inggris dan AS, yang telah melindungi keamanan bersama kita selama hampir 60 tahun. Mempertahankan kendali operasional dan keamanan jangka panjang Diego Garcia adalah dasar dari Perjanjian Inggris-Mauritius, sebuah perjanjian yang lahir dari risiko jangka panjang nyata terhadap pangkalan tersebut yang disadari sepenuhnya oleh Inggris dan AS."
Ketika ditanya apakah Inggris akan melanjutkan kesepakatan untuk menyerahkan kedaulatan jika AS menentangnya, sebuah sumber pemerintah mengatakan: "Kami selalu menegaskan bahwa kami tidak akan melanjutkan tanpa dukungan AS."
Enam anggota kontingen dari Kelompok Pengungsi Chagos menyatakan dukungan penuh mereka agar Inggris mencapai kesepakatan tentang masa depan kepulauan tersebut.
"Yang terpenting adalah hak-hak kami," kata Louis Olivier Bancoult, ketua delegasi, pada hari Jumat.
"Pemerintah Inggris tidak memiliki kemauan nyata untuk menemukan solusi bagi rakyat kami. Kami perlu menemukan jalan keluar. Kami masih menderita dan posisi kami jelas, kami berhak untuk tinggal di tempat kelahiran kami," tambahnya.
Pulau sengketa
Kepulauan Chagos adalah gugusan pulau di Samudra Hindia yang menjadi subjek sengketa wilayah antara Inggris dan Mauritius. Pulau ini sangat strategis karena menampung pangkalan militer gabungan Inggris-Amerika Serikat di Pulau Diego Garcia.
Sengketa antara Inggris dan Mauritius sudah terjadi sejak 1965, tepat sebelum Mauritius merdeka. Sejak saat itu, wilayah ini dikenal sebagai Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT).
Namun Mauritius secara konsisten mengklaim bahwa pemisahan tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional. Pada tahun 2019, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan yang mendukung klaim kedaulatan Mauritius atas Chagos.
(imf/bac)
Add
as a preferred source on Google
