Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Filipina memutuskan untuk resign menyusul perintah langsung dari Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr.
Perintah pengunduran diri massal ini bertujuan untuk mengkalibrasi ulang dan menyelaraskan kebijakan serta prioritas pemerintahan dengan harapan rakyat. Keputusan ini juga berlaku segera setelah Bongbong Marcos memecat sejumlah menteri dan kepala lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Filipina memiliki total 117 BUMN atau Government-Owned and Controlled Corporation (GOCC). Jumlah ini belum termasuk perusahaan pelat merah di sektor kawasan ekonomi dan lembaga penelitian.
Ketua Governance Commission for GOCCs (GCG) Marius Corpus menjadi salah satu yang langsung mengajukan pengunduran diri setelah perintah dari Bongbong Marcos terbit. Ia menyatakan bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Sekretaris Eksekutif pada 23 Mei 2025.
"Itu semua [keputusan resign akan diterima atau tidak] tergantung pada Presiden [Bongbong]. Saya tidak melamar pada posisi sekarang ini dan saya menerima keputusan apa pun," tegas Corpus, dikutip dari Philstar.
Corpus sendiri tidak mencatat secara pasti berapa banyak pimpinan BUMN lain yang telah mengundurkan diri dari total 117 perusahaan tersebut.
Di sisi lain, dua nama lain yang juga dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri adalah CEO Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG Fund) Marilene Acosta dan CEO Philippine National Oil Company (PNOC) Oliver Butalid.
Acosta mengaku telah mengirimkan surat pengunduran dirinya pada pekan lalu melalui Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) selaku pengawas BUMN tersebut. Sementara itu, Butalid menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur adalah bentuk dukungan terhadap niat Presiden Bongbong Marcos.
Selain nama-nama tersebut, beberapa pimpinan BUMN lain juga telah mengajukan pengunduran diri. Mengutip Business World, nama-nama itu termasuk Lynette V Ortiz selaku Presiden dan CEO Land Bank Filipina, Edwin M Mercado selaku CEO Philippine Health Insurance Corp, dan Direktur Jenderal Otoritas Zona Ekonomi Filipina Teresco O Panga.
"Saya mengajukan pengunduran diri saya secara hormat pada Selasa, seperti yang diarahkan oleh presiden kepada semua pimpinan lembaga untuk memberikan keleluasaan pada presiden," ujar Panga.
Mengikuti jejak rekan-rekannya, Ketua Philippine Reclamation Authority (PRA) Alexander T. Lopez juga telah mengajukan pengunduran dirinya. Menurutnya, perombakan GOCC merupakan 'langkah penting' untuk mewujudkan tujuan Filipina.
Dalam sekitar satu pekan terakhir, beberapa nama pimpinan BUMN lain juga ikut mengajukan pengunduran diri. Jika ditotal, sekitar 13 pimpinan BUMN Filipina telah mengajukan pengunduran diri.
Perintah kepada para pimpinan BUMN tersebut dikirim langsung oleh Sekretaris Eksekutif pada 21 Mei 2025. Langkah ini diambil menyusul kekalahan telak yang dialami oleh pemerintahan dan koalisi penguasa pada pemilihan umum Mei 2025.
Semua ketua non-ex-officio dan CEO diminta untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai bentuk penghormatan kepada presiden. Sedangkan para direktur, wali amanat, dan anggota dewan pengurus yang diangkat diminta menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada Komisi Tata Kelola (GCG).
Seluruh pengunduran diri para petinggi BUMN Filipina nantinya akan diputuskan langsung oleh Kantor Presiden.
"Sudah saatnya menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat," kata Bongbong Marcos beberapa waktu lalu, dikutip dari GMA News.
"Ini bukan urusan biasa. Rakyat telah bersuara dan mereka mengharapkan hasil, bukan politik, bukan alasan. Kami mendengarnya dan kami akan bertindak," tuturnya.
(lom/bac)