14 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat (AS) resmi mengalami shutdown pada Sabtu (14/2) ini.
Shutdown terjadi gegara Gedung Putih dan Senat tak kunjung sepakat mengenai anggaran kementerian.
Partai Demokrat tak setuju dengan operasi badan imigrasi dan bea cukai (ICE) yang belakangan kian represif. Operasi badan di bawah DHS itu telah menewaskan dua orang di negara bagian Minnesota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari Al Jazeera, para pemimpin Demokrat di Kongres menuntut untuk mereformasi ICE jika ingin anggaran disepakati. Reformasi itu termasuk melarang agen ICE memakai masker untuk menyembunyikan identitas, melarang mereka menargetkan orang berdasarkan ras, dan meminta mereka tidak menggerebek "lokasi sensitif" seperti sekolah dan gereja.
Partai Republik menolak tuntutan Demokrat karena dinilai tidak masuk akal.
Pada Kamis (12/2), hanya 52 dari 100 suara yang mendukung undang-undang anggaran DHS diloloskan. Jumlah ini kurang dari ambang batas 60 suara.
"RUU Partai Republik memungkinkan agen ICE merusak pintu tanpa surat perintah, memakai masker dan tak bisa diidentifikasi, (serta) menggunakan anak-anak sebagai umpan bagi orang tua mereka," kata anggota Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer.
"Kami menepati janji kami: Tidak ada anggaran untuk ICE sampai mereka dikendalikan, sampai kekerasan berakhir," tegasnya.
Dilansir dari NBC News, meski shutdown terjadi, faktanya ICE serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) tidak terpengaruh. Dua badan yang jadi pusat perselisihan itu bisa terus beroperasi dan digaji karena punya akses ke dana US$75 miliar (sekitar Rp1.262 triliun).
Dana ini berasal dari Undang-Undang One Big Beautiful Bill Presiden AS Donald Trump yang disahkan tahun lalu.
DPR dan Senat tak akan bersidang lagi sampai 23 Februari. Dengan demikian, DHS akan mengalami shutdown parsial selama 10 hari ke depan.
(blq/dna)
