14 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan rencana partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) telah mendapat restu dari Palestina.
Juru bicara 2 Kemlu RI Vahd Nabyl mengatakan pihak Palestina telah mengetahui tentang keterlibatan Indonesia di ISF. Palestina menyetujui langkah Indonesia tersebut seiring dengan misi kemanusiaan yang dibawa RI.
"Satu hal yang juga sangat penting adalah ini dilakukan dengan consent dari pihak Palestina. Sehingga hal ini menjadi suatu kesatuan keterlibatan Indonesia dalam ISF," kata Nabyl dalam press briefing di Kemlu RI, Kamis (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partisipasi Indonesia di ISF menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya, Indonesia jadi negara paling "vokal" yang menyatakan kesediaan mengirim ribuan pasukan untuk menjaga perdamaian di Jalur Gaza.
Ada kekhawatiran bahwa ISF yang dibentuk di bawah mandat Board of Peace (BoP) Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu bakal dipakai untuk melucuti senjata kelompok milisi Hamas. Hamas sudah mewanti-wanti agar ISF tidak memajukan agenda Israel di Palestina.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Gaza. Sekitar 1.000 personel disebut-sebut akan diberangkatkan pada April mendatang.
Kemlu RI pada kesempatan terpisah telah menyampaikan pengerahan personel militer RI di ISF sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia.
Pengarahan tentara nasional Indonesia (TNI) ini juga berlandaskan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam Resolusi 2803, politik luar negeri bebas-aktif, dan hukum internasional.
Kemlu menegaskan ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, yakni fokus pada misi kemanusiaan, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina.
"Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi," demikian pernyataan Kemlu RI.
"Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun," lanjut Kemlu RI.
Pasukan Indonesia juga hanya boleh menggunakan kekuatan yang amat terbatas. Penggunaan kekuatan hanya boleh dipakai untuk pertahanan diri (self-defense) dan mempertahankan mandat, dengan catatan dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sesuai hukum internasional serta rules of engagement.
Kemlu juga telah menegaskan pengerahan pasukan RI hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dari otoritas Palestina. Pasukan Indonesia juga hanya akan ditugaskan di wilayah Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina.
"Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun," demikian pernyataan Kemlu RI.
"Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia," lanjut Kemlu RI.
(blq/dna)
