Identitas Warga Tibet Jadi Sorotan di Tengah Kebijakan Asimilasi China

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan politik yang mampu mempertahankan dominasinya secara permanen, ucap mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup.

Ia menilai kebijakan China di Tibet menghadapi tantangan jangka panjang, meski Beijing saat ini memiliki kendali kuat atas wilayah tersebut.

Thondup mengatakan Partai Komunis China (PKC) telah membangun strategi yang komprehensif untuk mengintegrasikan Tibet melalui pembangunan infrastruktur, pengawasan keamanan, penempatan militer, serta kebijakan yang mendorong perubahan identitas sosial dan budaya.

Menurutnya, Beijing memandang Tibet bukan hanya sebagai wilayah yang harus dipertahankan secara politik, tetapi juga sebagai kawasan strategis bagi keamanan nasional, sumber daya ekonomi, dan kepentingan geopolitik China.

Thondup menyebut kebijakan tersebut mencakup upaya memperkuat apa yang disebut sebagai Sinicization atau pembauran ke dalam identitas China, termasuk terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Tibet.

Ia menilai strategi China diarahkan untuk memperkuat keseragaman identitas nasional. Namun, menurut Thondup, sejarah menunjukkan bahwa tekanan berlebihan terhadap identitas lokal tidak selalu menghasilkan stabilitas jangka panjang.

"Rezim otoriter sering kali keliru menganggap keheningan sebagai stabilitas," ujar Thondup.

Situasi yang relatif tenang di Tibet, lanjut dia, tidak dengan sendirinya menunjukkan hilangnya persoalan identitas maupun ketidakpuasan masyarakat. Tekanan terhadap budaya dan agama disebut Thondup justru dapat menyimpan persoalan yang sewaktu-waktu kembali mengemuka.

Suksesi Dalai Lama jadi persoalan strategis

Salah satu persoalan paling sensitif yang disoroti Thondup adalah suksesi Dalai Lama.

Masa depan institusi Dalai Lama menjadi isu penting karena Beijing dan otoritas keagamaan Tibet memiliki pandangan berbeda mengenai proses penentuan penerus pemimpin spiritual tersebut.

Thondup menilai setiap upaya Beijing untuk mengendalikan proses reinkarnasi Dalai Lama berpotensi menghadapi persoalan legitimasi di mata masyarakat Tibet.

"Pertanyaan mengenai reinkarnasi Dalai Lama menjadi semakin penting. Setiap upaya Beijing untuk mengendalikan proses tersebut berisiko menghadapi ketidakabsahan permanen di mata masyarakat Tibet," ucapnya.

Menurut Thondup, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak selalu mampu menggantikan legitimasi budaya dan keagamaan yang telah terbentuk selama berabad-abad.

Ia menilai kebijakan Beijing di Tibet juga harus dilihat dalam konteks kepentingan strategis yang lebih luas. Infrastruktur dan pembangunan ekonomi telah memperkuat konektivitas wilayah tersebut dengan China, sementara keberadaan militer dan aparat keamanan menjadikan Tibet sebagai salah satu kawasan penting dalam perhitungan pertahanan Beijing.

Namun, Thondup berpendapat bahwa pembangunan dan pengamanan tidak otomatis menghapus persoalan identitas masyarakat lokal.

Identitas Tibet dinilai tetap bertahan

Thondup memperkirakan Beijing kemungkinan akan terus meningkatkan pengawasan, penegakan keamanan, serta kebijakan yang mendorong perubahan demografis dan sosial di Tibet dalam jangka pendek.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Tibet ke dalam negara China dan mengurangi ruang bagi identitas politik maupun budaya yang berbeda.

Di sisi lain, ia menilai identitas Tibet memiliki daya tahan yang tidak mudah dihapus.

"Peradaban Tibet telah bertahan selama berabad-abad menghadapi tekanan dari luar. Gravitasi budayanya tetap bertahan, bahkan di bawah tekanan," tulis Thondup.

Ia menilai keberlangsungan identitas tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi masa depan Tibet jika terjadi perubahan besar dalam politik China.

Apabila kekuatan politik PKC suatu saat melemah, kata Thondup, persoalan mengenai otonomi, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat Tibet untuk menentukan masa depan budaya mereka berpotensi kembali menjadi agenda penting.

Sejarah dan masa depan Tibet

Thondup menggunakan pengalaman sejumlah imperium besar dalam sejarah untuk menggambarkan keterbatasan kekuasaan politik. Menurutnya, kekuasaan Romawi, Ottoman, hingga Kerajaan Inggris menunjukkan bahwa dominasi politik tidak pernah bersifat permanen.

Ia berpendapat bahwa kekuatan dapat bertahan dalam waktu panjang, tetapi kontradiksi internal maupun perubahan lingkungan geopolitik pada akhirnya dapat menguji ketahanan suatu sistem.

Dalam konteks Tibet, Thondup menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara Beijing dan masyarakat Tibet saat ini. Masa depan wilayah tersebut juga akan bergantung pada bagaimana PKT mengelola ketegangan antara keamanan nasional, pembangunan ekonomi, integrasi politik, dan keberlangsungan identitas lokal.

Ia memperkirakan Beijing akan mempertahankan kebijakan keamanan yang ketat dalam waktu dekat. Namun, menurutnya, tekanan tersebut tidak serta-merta menghilangkan identitas Tibet.

"Kisah Tibet bukanlah kisah tentang menghilangnya sebuah identitas, melainkan tentang ketahanan-sebuah pengingat bahwa identitas, keyakinan, dan budaya sering kali bertahan lebih lama daripada struktur yang berusaha menghapusnya," pungkas Thondup.

(dna)