Kazakhstan Bakal Gabung Abraham Accords

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Kazakhstan akan menjadi negara pertama yang bergabung dengan perjanjian Abraham Accords di masa jabatan keduanya.

Dalam unggahan di media sosial, Trump mengatakan penandatanganan Kazakhstan untuk ikut dalam Abraham Accords akan diumumkan secepatnya.

"Kami akan segera mengumumkan signing ceremony untuk meresmikannya, dan masih banyak lagi negara yang mencoba bergabung dengan klub KEKUATAN ini," kata Trump di Truth Social, Kamis (6/11), seperti dikutip Reuters.

Pengumuman ini muncul setelah Trump mengaku telah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Kazakhstan sudah memiliki hubungan diplomatik serta kerja sama ekonomi dengan Israel. Penandatanganan ini pun hanya bersifat simbolis.

Utusan khusus AS Steve Witkoff sebelumnya telah mengabarkan bahwa ada negara yang hendak gabung Abraham Accords.

Namun, ia tak menyebut negara mana itu. Axios yang pertama kali melaporkan bahwa negara tersebut ialah Kazakhstan.

Sumber yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa AS berharap masuknya Kazakhstan ke Abraham Accords akan membantu menghidupkan kembali kesepakatan serta memperluas perjanjian tersebut.

Trump telah berulang kali menyatakan ingin memperluas Abraham Accords. Abraham Accords merupakan kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan negara Arab-Muslim yang dimediasi Trump selama masa jabatan pertamanya.

Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain rujuk dengan Israel pada 2020 dalam kerangka Abraham Accords. Maroko kemudian menyusul di akhir tahun yang sama.

Arab Saudi sebelumnya dikabarkan akan ikut bergabung dengan Abraham Accords. Namun, agresi Israel di Jalur Gaza menyetop prospek tersebut seiring dengan posisi Saudi yang menegaskan dukungan pada solusi dua negara.

Indonesia juga dikabarkan menjadi salah satu negara yang dibidik Trump. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina harus terwujud sebelum itu.

(blq/dna)