Fakta-fakta Terkini Unjuk Rasa Gen Z Berujung Kerusuhan di Nepal

Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, dipaksa mengundurkan diri pasca demonstrasi besar-besaran ribuan anak muda gen-Z pada Selasa (9/9).

Unjuk rasa massa yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap media sosial itu berujung pada kekerasan dan bentrokan, hingga menewaskan 19 orang dan menyebabkan ratusan orang terluka.

Dilansir Reuters, kerusuhan ini disebut yang terburuk dalam beberapa dekade di negara yang terjepit di antara India dan China tersebut. Nepal juga tengah berjuang melawan ketidakstabilan politik dan ekonomi, sejak aksi protes yang berujung pada penghapusan monarki pada 2008 lalu.

"Ini bukan hanya tentang pemblokiran media sosial, ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak untuk diam," tulis surat kabar Kathmandu Post.

Berikut fakta-fakta terkini unjuk rasa gen-Z Nepal.

PM dan Presiden mundur

PM Nepal KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran diri pasca demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota. Dalam surat pengunduran dirinya, Oli mengatakan keputusan itu untuk memfasilitasi solusi atas masalah yang terjadi.

"Mempertimbangkan situasi yang tidak menguntungkan di negara ini, saya memutuskan mengundurkan diri hari ini untuk memfasilitasi solusi atas masalah ini dan membantu mengatasi hal ini secara politis sesuai dengan konstitusi," kata Oli pada Selasa (9/9).

Keputusan itu juga disampaikan beberapa jam setelah kediaman Oli dibakar massa.

Tak lama setelah Oli mundur, Presiden Ram Chandra Poudel juga mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri PM dan Presiden membuat Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi yang semakin chaos ini.

Belasan tewas-ratusan luka

Unjuk rasa berujung bentrokan ini menyebabkan 19 orang tewas dan ratusan mengalami luka-luka.

Dilansir Al Jazeera, polisi menembak mati 17 orang di ibu kota Kathmandu, sementara dua orang lainnya dilaporkan tewas di distrik Sunsari, Nepal timur.

Korban tewas diduga setelah polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, hingga pentungan untuk menghalau para pengunjuk rasa yang mencoba menerobos pagar kawat berduri untuk masuk ke Gedung Parlemen,.

"Saya datang ke sana untuk aksi damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan," kata peserta aksi Iman Magar, yang terkena tembakan di lengan kanan.

"Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan itu melukai tangan saya. Dokter bilang saya perlu dioperasi," imbuhnya.

Amnesty International juga mengonfirmasi bahwa pihak berwenang Nepal menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa.

Rumah PM, presiden, gedung parlemen dibakar

Selama unjuk rasa ini, kediaman pribadi PM Oli dan Presiden Poudel dibakar massa. Dalam sejumlah video yang beredar di medsos, menunjukkan aksi-aksi vandalisme di kediaman PM dan presiden.

Rumah mantan PM Nepal Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba juga turut menjadi sasaran amukan massa. Kediaman Menteri Energi Nepal Deepak Khadka juga rusak karena digeruduk massa.

Selain itu, gedung parlemen Nepal juga dibobol dan dibakar.

Pemblokiran medsos dicabut

Pemerintah Nepal akhirnya mencabut larangan terhadap platform media sosial, menyusul aksi unjuk rasa massal. Menteri Komunikasi dan Teknologi, Prithvi Subba Gurung, mengatakan pemerintah mencabut larangan medsos yang diberlakukan minggu lalu,

"Kami telah mencabut penutupan media sosial dan sudah beroperasi sekarang," kata Gurung kepada Reuters.

Sebelumnya pemerintah Nepal memblokir 26 situs media termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Youtube. Pemerintah berdalih pemblokiran itu untuk mengatasi misinformasi, penipuan, hingga ujaran kebencian.

PBB desak transparansi

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyuarakan kekhawatiran atas kekerasan di Nepal. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, bahkan mengaku "terkejut".

"Saya mohon kepada pasukan keamanan untuk menahan diri sepenuhnya, dan menghindari pertumpahan darah dan kerusakan lebih lanjut. Kekerasan bukan lah solusinya," kata Turk dikutip AFP.

Dia menekankan bahwa dialog adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk mengatasi kekhawatiran rakyat Nepal. Turk juga menekankan pentingnya bagi suara kaum muda untuk didengar.

"Saya menyerukan penyelidikan yang mendesak, menyeluruh, transparan, dan tidak memihak terhadap tindakan tidak proporsional oleh pasukan keamanan," ujarnya.

(dna/bac)