Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melancarkan penangkapan besar-besaran terhadap para lawan politik utamanya dalam sembilan bulan terakhir, di mana lebih dari 500 orang telah ditahan.
Penindakan ini disebut sebagai bagian dari penyelidikan korupsi, yang diklaim Erdogan sebagai jaringan "gurita" yang menyebar ke berbagai wilayah di dalam dan luar negeri.
Penyelidikan yang awalnya dimulai di Istanbul kini meluas ke berbagai kota lain di Turki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyelidikan ini secara eksklusif menargetkan pejabat dari Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi utama Erdogan yang juga merupakan partai pendiri republik modern Turki, Mustafa Kemal Ataturk.
CHP membantah tuduhan korupsi tersebut dan menyebutnya sebagai upaya terbuka untuk menyingkirkan alternatif demokratis bagi rakyat Turki, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah.
Menurut tinjauan dokumen hukum dan pernyataan resmi oleh Reuters, sebanyak 14 wali kota dari CHP, termasuk Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, telah dipenjara sambil menunggu proses persidangan.
Imamoglu sendiri merupakan rival politik utama Erdogan dan kandidat presiden potensial di masa depan. Penangkapannya pada Maret lalu memicu aksi protes besar di jalanan dan pelemahan tajam nilai tukar Lira.
"Investigasi ini digunakan sebagai alat erosi politik, bukan untuk menyelidiki fakta secara objektif," kata Ertugrul Gunay, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang pernah menjabat di kabinet Erdogan antara 2007 dan 2013.
Gunay, yang mundur dari Partai AK setelah penangkapan massal dalam protes Gezi Park pada 2013, menyebut langkah hukum ini mencerminkan "kecemasan dan kepanikan" dari partai penguasa menjelang pemilu berikutnya.
Meski demikian, Erdogan membantah adanya intervensi politik dalam proses hukum ini.
"Ini adalah proses hukum, bukan proses politik. Kami tidak terlibat dalam aspek apa pun dari proses ini," ujarnya kepada anggota parlemen dari Partai AK.
Hingga saat ini, lebih dari 500 orang telah ditahan sejak Oktober tahun lalu. Setidaknya 202 di antaranya ditahan hanya dalam satu pekan terakhir. Dari jumlah tersebut, lebih dari 220 telah ditahan atau menjadi tahanan rumah.
Dalam penyelidikan ini, Reuters juga menemukan bahwa sebanyak 36 orang dari sektor swasta yang berbisnis dengan pemerintah daerah telah memberikan pernyataan kedua kepada jaksa dari dalam penjara di bawah ketentuan "penyesalan efektif" dalam hukum Turki.
Sebanyak 32 dari mereka kemudian dibebaskan di bawah pengawasan yudisial.
Sejak Selasa pekan lalu, penyelidikan meluas ke kota-kota besar seperti Izmir, Antalya, Adana, dan Adiyaman, semuanya dimenangkan CHP dalam pemilihan kota tahun lalu yang menjadi kekalahan terbesar Partai AK.
Beberapa hari setelah Erdogan menyebut jaringan korupsi itu sebagai "gurita", lima wali kota distrik dari Istanbul dan Adana ditangkap. Namun pemerintah menolak tuduhan bahwa penyelidikan ini hanya menargetkan CHP.
(zdm/dna)