3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki mencapai tingkat tertinggi sejak setidaknya tahun 2017, ketika PBB mulai melacak data tersebut.
Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada tahun 2025, rencana untuk hampir 47.390 unit rumah dimajukan, disetujui, atau ditenderkan, dibandingkan dengan sekitar 26.170 pada tahun 2024."
Guterres mengutuk ekspansi Negeri Zionis itu, yang ia sebut "tanpa henti". Dia juga menyatakan tindakan perluasan permukiman terus memicu ketegangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ekspansi permukiman menghambat akses warga Palestina ke tanah mereka, dan mengancam kelangsungan Negara Palestina yang sepenuhnya independen, demokratis, berdekatan, dan berdaulat," jelas Guterres.
Rata-rata 12.815 unit rumah ditambahkan setiap tahun antara 2017 dan 2022. "Angka-angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," Guterres, seperti dilansir AFP.
Pada Jumat (12/12), kabinet Israel memutuskan untuk memberikan status hukum kepada 19 permukiman di Tepi Barat. Media Israel melaporkan, dua permukiman di antaranya adalah permukiman yang telah dikosongkan 20 tahun lalu di bawah penarikan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ekonomi negara itu.
Beberapa permukiman tersebut baru didirikan, sementara yang lain sudah lebih tua. Langkah untuk melegalkan permukiman di Tepi Barat, wilayah yang dicari Palestina untuk negara masa depan mereka, diusulkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.
Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman Israel, di tanah yang direbutnya dalam perang 1967, sebagai tindakan ilegal. Resolusi Dewan Keamanan PBB telah menyerukan agar Israel menghentikan semua kegiatan permukiman.
Tidak termasuk Yerusalem Timur, yang diduduki dan dianeksasi oleh Israel pada tahun 1967, sekitar 500.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat, bersama dengan sekitar tiga juta penduduk Palestina.
"Perkembangan ini semakin memperkuat pendudukan Israel yang melanggar hukum dan melanggar hukum internasional, serta merusak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," kata Guterres.
Pemimpin PBB itu juga mengutuk eskalasi kekerasan dan ketegangan yang berkelanjutan di Tepi Barat yang diduduki. Ia mencontohkan operasi yang dilakukan oleh tentara Israel di wilayah utara yang telah menewaskan "sejumlah besar" orang, menggusur penduduk asli, dan menghancurkan rumah serta infrastruktur lainnya.
Kekerasan di Tepi Barat telah melonjak sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel. Sejak saat itu, lebih dari 70.373 orang telah meninggal dalam perang Israel-Gaza dengan lebih dari 171.079 terluka.
Di Tepi Barat, pasukan atau pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 1.022 warga Palestina, baik militan maupun warga sipil, sejak awal konflik, menurut perhitungan AFP berdasarkan angka kementerian kesehatan Palestina.
Sementara itu, setidaknya 44 warga Israel tewas di Tepi Barat dalam serangan Palestina atau operasi militer Israel selama periode yang sama.
(wiw)
