3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejarah pengambilalihan aset oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap pelaku kejahatan sudah terjadi sejak perang Amerika-Spanyol pada tahun 1898.
Lalu berlanjut pada periode larangan perdagangan minuman keras, dari Januari 1920 hingga Desember 1933. Nah di era inilah penyelundupan marak terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bootlegging" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas kriminal terkait produksi, pengangkutan, dan perdagangan alkohol selama Era Larangan.
Asal usul istilah ini berasal dari abad ke-19 dan dikaitkan dengan orang-orang yang menyembunyikan alkohol di dalam sepatu bot mereka.
Para pendukung larangan miras ingin mengakhiri konsumsi alkohol, yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak keluarga. Namun, Larangan pada akhirnya tidak berhasil, dan malah membiarkan korupsi pemerintah, aktivitas kriminal yang merajalela, dan lahirnya era unik dalam sejarah AS. Maka lewat Amandemen kedelapan belas, para penyelundup disita asetnya. Para penyelundup adalah para gangster yang hidupnya mewah.
Seperti dikutip dari situs Foundation for Economic Education (FEE), para bos miras itu ketika dibawa ke hadapan juri yang terdiri dari rekan-rekan mereka, banyak yang enggan untuk benar-benar menghukum para penyelundup minuman keras atas kesalahan mereka. Karena banyak warga negara Amerika yang "terhormat" juga melanggar aturan. Bahkan banyak empati terhadap para terdakwa. Dari sinilah aparat penegak hukum bertindak kreatif.
Demi melawan para penyelundup minuman keras yang bermodal besar, aparat penegak hukum mulai menyita senjata-senjata besar dan mobil-mobil mewah milik para mafia bahkan sebelum mereka diadili.
Diyakini bahwa dengan memiliki senjata dan kendaraan yang sama dengan para mafia, persaingan menjadi seimbang, tetapi pada akhirnya, aparat penegak hukum tidak pernah mampu menghentikan, atau bahkan secara signifikan membatasi, para penyelundup minuman keras.
Bertahun-tahun kemudian, penegak hukum terus menggunakan praktik ini untuk menggempur dunia kejahatan terorganisir. Karena para bos mafia yang kuat ini memegang kekuasaan yang sangat besar di "yurisdiksi" tidak resmi mereka, mereka menjadi semakin sulit dihentikan.
Sekalipun pemerintah berhasil menghukum seseorang dengan kejahatan yang lebih ringan, seperti penggelapan pajak, hanya masalah waktu sebelum mereka dibebaskan dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Merasa tidak berdaya, dan mungkin sedikit kesal karena tidak mampu menghentikan maraknya kejahatan terorganisasi, petugas polisi sekali lagi menggencarkan mesin penyitaan aset sipil. Meski demikian, pemerintah AS terus melancarkan aksi mengambil aset para penjahat.
Pada 1970 lahir Undang-undang Pemerasan, Pengaruh, dan Organisasi Korup atau Racketeering Influence and Corrupt Organizations (RICO) pada tahun 1970. Target perampasan aset pada 1970 adalah para bos kejahatan kaya.
Jaksa G Robert Blakey, yang pernah bekerja di bawah Jaksa Agung Robert Kennedy dan beberapa anggota kongres, yang berupaya memperluas cakupannya.
Ia membantu merancang rancangan undang-undang untuk konsep hukum baru, "perampasan kriminal", yang memungkinkan polisi menyita keuntungan yang diperoleh secara ilegal dari seorang penjahat yang dihukum.
(imf/bac)
